BANDUNG || Semeru.bratapos.com – Seiring pengimplementasian Sertipikat Tanah Elektronik atau Sertipikat-El, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mensosialisasikan Sertipikat-El kepada masyarakat, termasuk kepada praktisi kadastral, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan para akademisi. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Hotel Horison, Bandung, pada Sabtu (14/09/2024). 

"Kita terus melakukan sosialisasi mengenai bagaimana implementasi Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak Desember 2023, supaya masyarakat lebih aware bagaimana proses sertipikasi elektronik," ujar Suyus Windayana, dalam seminar yang bertajuk 'Pemahaman Sertipikat Tanah Elektronik bagi Masyarakat'.

"Kebetulan ini bukan hanya masyarakat umum saja, namun juga ada para praktisi pengukuran, kadastral, PPAT ada disini. Saya pikir perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana Sertipikat Tanah Elektronik ke depannya, dan bagaimana kegunaannya," tambahnya.

Sertipikat-El adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang data fisik dan yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik atau BT-El. Dalam hal ini, masyarakat juga tetap menerima Sertipikat Tanah Elektronik dalam bentuk fisik, yaitu 1 lembar kertas yang memiliki spesifikasi khusus berupa Security Paper dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Lebih lanjut Suyus Windayana menjelaskan, implementasi layanan pertanahan elektronik termasuk Sertipikat-El ini, merupakan bagian dari proses Kementerian ATR/BPN dalam memperbaiki pengelolaan pertanahan.

"Ini juga merupakan arahan langsung Menteri AHY. Saat ini sudah 455 Kantor Pertanahan yang menjalankan layanan pertanahan elektronik. Saat ini, untuk Sertipikat elektronik yang sudah kita hasilkan sebanyak 891.939,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menambahkan, untuk saat ini progres pendaftaran tanah telah mencapai 117 juta bidang tanah dari total 126 juta seluruh Indonesia. 

Ia menyebut bahwa hingga akhir 2024, target pendaftaran tanah di Kementerian ATR/BPN sebanyak 120 juta bidang dan diharapkan pada 2025 pendaftaran tanah dapat diselesaikan seluruhnya. 

Dengan di latarbelakangi lonjakan pendaftaran tanah, Suyus Windayana menyebut bahwa atas hal itu membuat pelayanan pertanahan berubah dari yang sifatnya manual menjadi elektronik.

“Tentunya kita tidak bisa mengelola secara manual lagi. Terlebih ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pelayanan dengan berbasis digital atau yang biasa disebut Digital Melayani (Dilan),” tuturnya.

Suyus Windayana mengungkapkan, untuk mengimplementasikan layanan pertanahan elektronik, Menteri AHY menekankan pentingnya pengelolaan sistem keamanan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. 

“Tentunya sistem keamanan selalu kita siapkan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penguatan disisi internal kita yaitu aspek sumber daya manusia (SDM). Sehingga kita bisa optimal dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. Serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini, juga diikuti oleh peserta dari praktisi kadastral, PPAT, dan akademisi. (hms/rag/bp-bwi)