PASURUAN // Semeru.bratapos.com — Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan melakukan langkah tegas berupa efisiensi anggaran dan pengurangan kegiatan prioritas pada tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul turunnya dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan, mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Pasuruan Ir. H. M. Rusdi Sutejo, M.MA., yang akrab disapa Mas Rusdi, saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (23/10/2025) sore.

Mengacu pada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, nilai TKD untuk Kabupaten Pasuruan turun dari Rp2,7 triliun pada 2025 menjadi Rp2,147 triliun pada 2026. Artinya, daerah kehilangan sekitar Rp594 miliar sumber dana dari pusat.

“Penurunan ini tentu berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Karena itu, Pemda harus bersikap hati-hati dan bijak dalam menyusun prioritas anggaran,” tegas Mas Rusdi.

Ia menambahkan, efisiensi belanja dan pengurangan sejumlah kegiatan prioritas akan dilakukan sembari Pemkab Pasuruan mengajukan nota keberatan resmi kepada Kementerian Keuangan terkait pemotongan dana transfer tersebut.

“Kami sudah menyampaikan nota keberatan ke Pemerintah Pusat,” ujarnya menegaskan.

Dalam arah kebijakan fiskal 2026, Pemkab Pasuruan akan memfokuskan anggaran pada dua pilar utama. Pertama, memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk sektor yang urgen dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung Asta Cita dan 17 program prioritas daerah. Kedua, menjaga keberlanjutan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Alokasi anggaran akan berbasis pada capaian kinerja, bukan sekadar pemerataan. Kami ingin belanja publik benar-benar tepat guna dan produktif,” terang Mas Rusdi.

Dalam proyeksi Raperda APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,498 triliun, yang terdiri atas:

▪︎ Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp653 miliar

▪︎ Dana transfer pusat dan antar daerah: Rp2,369 triliun

▪︎ Pendapatan lain-lain: Rp8,4 miliar

Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,947 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp449 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Sedangkan untuk rincian belanja daerah, antara lain:

▪︎ Belanja operasi: Rp2,7 triliun (termasuk belanja pegawai Rp1,674 triliun dan belanja barang/jasa Rp946 miliar)

▪︎ Belanja modal: Rp478 miliar

▪︎ Belanja tidak terduga: Rp30 miliar

▪︎ Belanja transfer: Rp726 miliar

Tahun depan, Pemkab Pasuruan juga harus menanggung belanja pegawai PPPK sebesar Rp230 miliar untuk 3.661 pegawai, menyusul berakhirnya DAU Spesifik Grant PPPK dari pusat. Selain itu, disiapkan Rp10 miliar untuk 620 PPPK paruh waktu.

Meski dalam kondisi fiskal menantang, Bupati Rusdi menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan 2026 tetap berorientasi pada hilirisasi industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Kami ingin Pasuruan tetap tangguh secara fiskal, berdaya saing tinggi di sektor unggulan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga pembahasan APBD bersama DPRD berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh warga,” pungkasnya.

Kebijakan efisiensi yang diambil Pemkab Pasuruan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan efisiensi tidak mengurangi kualitas layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. (ag/bp-psr)

Pewarta: Agung Indra

Editor/Publisher: Ruslan AG/Shelor 

Kacab Semeru Bratapos.com