BANYUWANGI || Semeru.bratapos.com – Menanggapi maraknya kenakalan dan kekerasan yang melibatkan remaja di wilayah Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Darurat yang berlangsung di Aula Rempeg Rogopati, Kantor Bupati Banyuwangi, pada Minggu (05/01/2025) malam.

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.Kp., dengan didampingi Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.I.K., M.SI., M.H., juga turut dihadiri Forkopimda, Stakeholder terkait dan lembaga-lembaga Keremajaan.

Rapat Koordinasi Darurat ini, membahas beberapa permasalahan yang sangat mendesak dan yang menjadi fokus utama adalah peningkatan kenakalan remaja, meliputi penyalahgunaan miras, narkoba, balap liar, hingga HIV/AIDS yang kian meresahkan. 

Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani, dalam paparannya mengungkapkan bahwa Pemkab dan DPRD sudah berusaha dengan membuat perda terkait masalah sosial ini. Bupati menekankan, untuk penanganan yang lebih serius diperlukan kolaborasi semua pihak terkait dalam menekan angka kenakalan remaja ini.

“Kenakalan remaja semakin meningkat, untuk itu membutuhkan penanganan serius dari kita semua. Kami berharap bisa bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menyampaikan beberapa usulan untuk menanggulangi kenakalan remaja dan kekerasan di Banyuwangi. 

Menurutnya, perlu dibentuk panti rehabilitasi bagi anak-anak yang mengganggu ketertiban, dan strategi komprehensif dalam penanganan masalah miras yang kian marak. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pendirian pos pantau untuk balap liar, serta pembuatan sirkuit sebagai solusi jangka panjang.

“Bersama dengan seluruh pihak, kami telah melakukan upaya represif, tetapi pencegahan yang berbasis kolaborasi ini sangatlah penting. Salah satunya dengan mendirikan pos pantau, untuk memantau aktivitas yang meresahkan masyarakat,” terang Kapolresta Banyuwangi.

Rakor ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menangani masalah tersebut, diantaranya pembentukan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, sosialisasi kepada keluarga, pembentukan Satgas P4GN di setiap desa, serta penguatan peran Karang Taruna dan pondok pesantren dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada remaja.

“Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif di berbagai sektor. Kami juga akan mendorong pembentukan Satgas di tingkat desa untuk memantau dan mengawasi setiap perkembangan yang ada,” ungkap Kombes Pol Rama.

“kami berharap masyarakat Banyuwangi dapat lebih aktif dalam memantau kegiatan remaja, dan melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Kerja sama dari semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita,” harapnya.

Berbagai lembaga non-pemerintah (NGO) juga turut terlibat aktif dalam memberikan masukan. Perwakilan dari salah satu NGO di Banyuwangi, Hanum, menekankan pentingnya pembentukan Forum Anak Desa untuk mendengarkan aspirasi remaja sekaligus mengarahkan mereka kepada kegiatan yang positif.

"Kami memiliki program untuk konseling keluarga. Harapan kami, lebih banyak desa yang turut berpartisipasi dalam mencegah kenakalan remaja ini,” ujar Hanum.

Semua pihak yang hadir dalam Rapat Koordinasi Darurat ini, sepakat untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang mengancam generasi muda ini. Dengan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan kenakalan dan kekerasan remaja di Banyuwangi bisa diminimalisir. (rag/bp-bwi)