BANYUWANGI || Semeru.bratapos.com — Krisis lalu lintas kembali melumpuhkan jalur strategis Banyuwangi–Situbondo sejak Rabu malam (23/7) hingga Jumat siang (25/7). Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer. Ribuan pengguna jalan menjadi korban kemacetan brutal yang dipicu oleh penutupan total Jalur Gumitir (Jember) dan terbatasnya armada kapal penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang. Hingga hari ketiga, belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk mengurai kekacauan ini.

Di tengah antrean kendaraan yang nyaris tak bergerak, Ari Bagus Pranata, warga Banyuwangi, terjebak bersama istri dan dua anaknya – satu di antaranya masih balita. Mereka tiba di kawasan macet Jalan Raya Wongsorejo sekitar pukul 21.00 WIB setelah perjalanan panjang dari Surabaya. 

“Pukul satu malam anak saya menangis kelaparan. Tidak ada warung, tidak ada akses bantuan. Ini benar-benar bencana kemanusiaan kecil yang tidak dipedulikan,” ujar Ari, saat ditemui di sela antrean kendaraan.

Situasi yang dialami Ari, ternyata bukanlah pengecualian. Ia menyaksikan langsung para ibu menggendong bayi dalam kondisi lelah dan kepanasan. Banyak kendaraan pribadi dan logistik berhenti tanpa kepastian waktu, di bawah udara pengap dan malam yang sunyi tanpa kehadiran aparat atau tenaga medis.

Warga lainnya, Enny, asal Kecamatan Rogojampi, juga mengungkapkan hal serupa. Perjalanan menuju Surabaya sejak pukul 08.00 WIB tersendat hingga delapan jam untuk bisa menembus Baluran. 

“Macetnya luar biasa. Truk-truk besar dan mobil pribadi berdesakan. Bahkan ada kecelakaan antara truk dan mobil Pajero yang menambah kemacetan," keluhnya 

Media sosial menjadi ruang ledakan kekecewaan publik. Tagar-tagar kritik bermunculan, menuntut transparansi dan tanggung jawab ASDP serta intervensi tegas dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov Jatim. “Kumitir ditutup, kapal tetap minim. Lalu rakyat disuruh sabar sampai kapan?!” tulis akun @Bayu_Rahmat di X (dulu Twitter).

Pemerhati kebijakan publik, Herman Sjahthi, menyebut bahwa lumpuhnya dua jalur vital bukan sekadar gangguan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola krisis transportasi. 

“Ini adalah potret lemahnya perencanaan, buruknya mitigasi risiko, dan absennya sensitivitas pemimpin daerah. Mereka tidak punya rencana kontinjensi, hanya reaktif ketika semuanya sudah ambruk,” ujar Herman, kepada Bratapos.com pada Jum'at (25/7/2025) sore.

Herman mengungkapkan, kepemimpinan sejati diuji dalam situasi genting, bukan di atas panggung seremonial. “Ketika jalur vital terputus, itu bukan sekadar macet. Itu simbol kelalaian. Ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih sibuk membangun pencitraan dari pada membangun infrastruktur tangguh dan sistem yang siap menghadapi krisis,” tegasnya.

Lebih dari sekadar kelalaian, krisis ini membuka borok manajemen transportasi di daerah. Jalur-jalur utama tidak memiliki jalur alternatif fungsional, tidak ada peningkatan kapasitas saat kondisi darurat, dan tak terlihat kehadiran aktif kepala daerah di lapangan. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: di mana para pemimpin saat rakyatnya terjebak dalam gelap dan lapar di jalanan?

Rakyat tidak butuh pidato penghibur. Yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, skenario tanggap darurat, armada tambahan, dan pembukaan jalur darurat. Jika kepala daerah dan jajaran pemangku kepentingan tidak mampu menjawab krisis ini dengan kebijakan tegas dan sistematis, maka publik berhak menyebutnya gagal.

“Pemimpin yang tidak bisa mengantisipasi bencana, tidak layak mendapat kepercayaan publik. Karena kepemimpinan adalah soal hadir, tanggap, dan bertanggung jawab. Bukan sekadar duduk nyaman dalam ruang berpendingin dan menunggu pusat turun tangan,” pungkas Herman. (rag/bp-bwi)