BANYUWANGI || Semeru.bratapos.com — Kemacetan total yang melumpuhkan dua jalur strategis penghubung wilayah timur Jawa Timur, yakni Jalur Banyuwangi–Jember dan lintasan Pantura Situbondo–Ketapang, menuai kritik keras dari Perkumpulan Wartawan Fast Respon DPC Banyuwangi. Antrean kendaraan yang mengular hingga puluhan kilometer dianggap sebagai bukti nyata gagalnya mitigasi dan manajemen transportasi oleh pemerintah daerah.

Ketua PW Fast Respon Banyuwangi, Agus Samiaji, menyebut kondisi ini sebagai krisis mobilitas yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ia menilai, lambannya respon Pemkab Banyuwangi menunjukkan minimnya sense of crisis di kalangan pengambil kebijakan lokal.

“Bupati Banyuwangi tidak bisa sekadar menunggu tindakan dari provinsi atau pusat. Sebagai kepala daerah, beliau wajib turun langsung dan memastikan setiap jalur kehidupan warga tetap berjalan,” tegas Agus, dalam pernyataan resminya, pada Jum'at (25/7/2025) siang.

Menurutnya, kelumpuhan dua jalur vital sekaligus merupakan kegagalan sistemik dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengawasan teknis di daerah. Ditambah lagi, arus kendaraan yang dialihkan ke jalur alternatif seperti kawasan Taman Nasional Baluran, justru memperparah kemacetan dan memperbesar kerugian warga.

PW Fast Respon Soroti Lima Poin Kegagalan Pemerintah:

1. Absennya Kendali Langsung dari Kepala Daerah: Tidak ada langkah nyata dari Bupati dalam memimpin koordinasi penanganan krisis lalu lintas ini di lapangan.

2. Lemahnya Koordinasi Lintas Instansi: Tidak tampak upaya sinergis antara Pemkab, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan instansi teknis lainnya untuk memitigasi kemacetan.

3. Minimnya Informasi dan Peringatan Publik: Masyarakat dan pelaku logistik terjebak tanpa adanya pemberitahuan rute alternatif atau skenario pengalihan arus yang efektif.

4. Jalur Alternatif Jadi Titik Macet Baru: Kawasan konservasi seperti Baluran yang seharusnya dijaga kini ikut terdampak karena alih fungsi jalur tanpa kontrol.

5. DPRD dan Tokoh Publik Harus Bersikap: Wakil rakyat diminta tidak diam, sementara unsur masyarakat sipil dan ormas didorong ikut menekan pemerintah untuk bertindak cepat.

PW Fast Respon mendesak Bupati Banyuwangi agar tidak lagi berdiam diri dan segera mengambil alih kepemimpinan koordinasi lintas sektor. Selain itu, DPRD Banyuwangi juga diminta menggelar rapat darurat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas solusi konkret.

“Ini bukan sekadar soal teknis jalan rusak. Ini soal tanggung jawab pemimpin terhadap penderitaan rakyat. Kami akan terus bersuara jika kondisi ini dibiarkan,” pungkas Agus Samiaji.

PW Fast Respon menegaskan, pihaknya tidak sedang mencari panggung, melainkan mengingatkan bahwa ketika negara absen dalam krisis, maka media dan suara rakyat akan menjadi garda terakhir pembela kepentingan publik. (rag/bp-bwi)