LUMAJANG // Semeru.bratapos.com – Keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Yosowilangun menggelar acara pembubaran panitia HUT ke-80 RI di Hotel GM, Jumat (5/9/2025), memicu sorotan tajam publik.

Biasanya, acara serupa digelar sederhana di pendopo kecamatan dengan tumpengan dan suasana kebersamaan. Namun tahun ini, Forkopimcam justru memilih hotel berbintang dengan biaya yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.

Fakta mengejutkan, dana kegiatan tersebut bukan berasal dari APBD maupun kas kecamatan, melainkan sepenuhnya ditanggung oleh seorang warga bernama Santosa, asal Desa Kalipepe.

Langkah ini menimbulkan stigma “hedonisme” di tubuh aparatur negara tingkat kecamatan. Terlebih, kondisi bangsa saat ini masih diliputi gejolak sosial pasca gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Publik menilai seharusnya simbol kesederhanaan lebih ditonjolkan.

“Yo mikir mas, Pak Santosa itu siapa, kerja apa? Kok bisa nyumbang sampai ratusan juta. Di kalangan pejabat Lumajang saja, belum pernah ada yang memberi sumbangan sebesar itu,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Bratapos.com.

Kacab Bratapos wilayah Semeru, Bang Shelor, mencoba menelusuri asal-usul dana tersebut. Plt. Kepala SDN Yosowilangun Lor 01, Ririn Suharti, membenarkan bahwa Santosa merupakan wali murid di sekolahnya.

“Awalnya panitia berencana di Dira. Namun Pak Santosa kemudian mengalihkan ke Hall GM dan seluruh biaya ditanggung beliau. Bahkan transportasi untuk anggota Paskibra dan orang tua juga dibiayai,” ungkap Ririn, Selasa (9/9/2025).

Meski tidak mengetahui detail nominal, Ririn menyebut hitungan kasar konsumsi Rp50 ribu per orang untuk 250 tamu saja sudah menembus Rp50 juta. Jika ditambah sewa hall, fasilitas, dan kebutuhan lain, total biaya diyakini bisa menyentuh lebih dari Rp100 juta.

Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati, M.Si., saat dikonfirmasi menegaskan bahwa aturan larangan rapat di hotel hanya berlaku bagi OPD yang menggunakan anggaran daerah.

“Kalau Forkopimcam penyelenggaranya TNI atau Polri, bukan kewenangan saya. Kalau anggaran pribadi, itu bukan urusan saya, Pak,” ujarnya singkat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan Forkopimcam Yosowilangun berlangsung tanpa sepengetahuan kepala daerah.

Praktisi hukum H. Harianto, SH., MH., menilai langkah Forkopimcam tersebut tidak bijak. Menurutnya, kegiatan seharusnya dilaksanakan di fasilitas pemerintah untuk menghemat biaya sekaligus menjaga citra kesederhanaan.

“Kalau ada pihak yang membantu dana, pemangku kebijakan harus cermat. Asal-usulnya harus jelas agar tidak menimbulkan risiko hukum maupun etika. Minimal dilaporkan kepada Bupati agar tidak muncul kesan pemerintah kecolongan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa menerima bantuan besar dari perorangan rawan menimbulkan pertanyaan publik. “Kalau penyumbangnya institusi resmi atau pengusaha besar mungkin wajar. Tapi kalau pribadi tanpa latar jelas, panitia harus ekstra hati-hati,” tambahnya.

Harianto bahkan menyarankan, dana sebesar itu lebih bermanfaat bila dialokasikan untuk pasar murah, beasiswa, atau bantuan sosial, ketimbang sekadar acara seremonial di hotel mewah.

Kasus ini menyisakan pertanyaan besar: apakah murni bentuk kepedulian seorang warga, atau ada kepentingan lain yang terselubung?

Hingga kini, Forkopimcam Yosowilangun belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap tertutup inilah yang justru memperbesar kecurigaan publik.

Di satu sisi, niat memberi penghargaan kepada panitia patut diapresiasi. Namun di sisi lain, cara yang ditempuh justru kontraproduktif, menimbulkan persepsi negatif, dan berpotensi mencederai rasa keadilan sosial.

Dalam situasi bangsa yang penuh dinamika, masyarakat menanti teladan kesederhanaan dari para pemimpin. Bukan sebaliknya—mempertontonkan kemewahan atas nama apresiasi.

Pewarta: Shelor

Editor/Publisher: Kacab Semeru